Genealogi Kekerasan Membela Islam

Kesejarahan umat Muslim dalam membela agama demi misi politik dan kekuasaan telah banyak menimbulkan konflik dan kekerasan. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw, umat mulai beradu argumentasi demi kepentingan politis untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Hal itu yang menimbulkan awal perpecahan tatkala agama dijadikan alat politik untuk hasrat kekuasaan secara komunal.

Dalam buku Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan karya Aksin Wijaya (2018), kita dapat mengetahui genealogi kekerasan yang ditimbulkan oleh gerakan Islamisme yang mengatasnamakan agama. Kesalahan memaknai ajaran agama Islam ini menjadi penyebab tindakan radikal yang bermula dari fanatisme suku masyarakat Arab. Genealogi gerakan Islamisme ini terjadi ketika fanatisme suku bernafsu memperebutkan kedudukan dan kekuasaan kepemimpinan Islam. Fanatisme suku itu berlanjut menjadi konflik internal yang dialami umat sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu diangkat sebagai khalifah keempat.

Sejak perang Siffin yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah berlangsung, perpecahan umat Islam semakin tampak jelas. Peristiwa tahkim (arbitrase) antara Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah telah melahirkan kelompok-kelompok Islam fundamental. Kekecewaan itu disebabkan sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dari Mu’awiyah. Politik berbasis agama yang digunakan Mu’awiyah telah berhasil memecah belah kubu Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa itu, Ali bin Abi Thalib mengalami kekalahan dan menimbulkan perpecahan hingga membentuk gerakan Islamisme Khawarij dan Wahabi.

Terbentuknya Islamisme ini sangat mempengaruhi tujuan pemikiran dan nalar dalam beragama. Seperti halnya kelompok Khawarij yang memiliki ideologi fanatik, keras, kaku, dan intoleransi ketika pemahaman agama tidak sejalan dengan kelompoknya. Dari buku ini, Aksin membagi kelompok Khawarij menjadi dua tipe paham Islam tekstual. Selain Khawarij, gerakan Islam Wahabi juga termasuk kelompok gerakan islamisme yang menjadi sumber kekerasan dalam sejarah umat Muslim. Pada dasarnya gerakan islamisme seperti Khawarij dan Wahabi tersebut memiliki misi politis untuk memperoleh kekuasaan dengan cara menafsirkan agama secara tekstual sebagai pedoman.

Selain itu, misi kelompok ekstrem ini juga memiliki cara dakwah yang begitu radikal dengan kembali murnikan paham Islam yang hanya bersandar kepada Alquran dan Hadis. Pemikiran tersebut menolak untuk mempertimbangkan metode ijtihad yang semestinya senantiasa melihat kultur sosial dan budaya masyarakat Muslim secara kontekstual. Pandangan pemikiran Islam tekstual seperti ini yang sejak reformasi pemikiran pembaharuan Islam di dunia Islam telah dikembangkan oleh beberapa pemikir Islam konservatif. Seperti Al-Maududi dan Sayyid Qutb.

Sedangkan dalam pemikiran Islam yang kontekstual, kehadiran tokoh pemikir Islam pluralis seperti Muhammad Said Asymawi, Muhammad Abu Al-Qasim Haj Hammad, dan Muhammad Syahrur telah berhasil mengembangkan metodologi pemikiran Islam menjadi lebih terbuka akan gagasan saling menghargai (toleransi). Pemikiran Islam pluralis tersebut dalam menalar agama ini lebih menekankan pada aspek antroposentris ketimbang secara teosentris.

Perbedaan dalam pemikiran Islam secara teosentris ini yang seringkali memicu adanya kekerasan berbasis agama lantaran kurangnya sikap saling menghargai. Kefanatikan gerakan Islamisme dengan aspek teosentris ini selalu menjadi pedoman bahwa membela Tuhan lebih penting ketimbang membela manusia. Padahal gagasan pemikiran Islam itu melulu seputar mempersoalkan jihad, penegakan khilafah, hingga mendirikan negara Islam. Namun bila gagasan tersebut tanpa diselingi ijtihad yang kuat dan matang tidak akan mampu menimbulkan kemaslahatan sosial.

Abdullahi Ahmed An-Na’im pernah menulis buku berjudul Islam Dan Negara Sekular: Menegosisikan Masa Depan Syariah (2007). An-Na’im adalah pemikir Islam pluralis yang berijtihad demi meneliti pemberlakuan hukum Islam dan sistem pemerintahan di berbagai negara Muslim. Penelitian An-Na’im telah mengemukakan bahwa di masa masyarakat Islam modern sistem pemerintahan yang menerapkan khilafah islamiyah (negara Islam) sangatlah tidak relevan bagi kemaslahatan sosial. Karena sistem pemerintahan tersebut sering disalahgunakan sebagai otoritas para politikus untuk memperpanjang masa kekuasaan dalam kepemimpinan. Bila tetap dijalankan akan sangat berpengaruh terhadap ketidakadilan dan ketidaksejahteraan masyarakat Islam modern karena terkungkung berbagai peraturan yang otoritatif.

Pemikiran An-Na’im dalam melihat perubahan sosial seperti masa modern ini menjadi penting untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan tentang sekularisme terhadap suatu negara, terutama negara yang berkonstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan itu sangat cocok untuk menghindari politisasi agama yang disebabkan oleh nafsu dari berbagai gerakan Islamisme yang banyak muncul akhir abad ke-XX. Seperti di negara Indonesia, genealogi gerakan islamisme itu telah berkembang sejak awal masa Reformasi. Kebebasan berpendapat membuat gerakan fundamental memiliki kebebasan untuk menyebarkan dakwah radikal tentang khilafah islamiyah di Indonesia.

Kegagalan penalaran Islam dan politik ini yang selalu menyebabkan tindak radikalisasi tak kunjung berhenti. Sampai saat ini, berbagai aksi gerakan Islamisasi di Indonesia yang seringkali memicu konflik internal hingga terjadinya kekerasan, tetap mementingkan dakwah ideologi radikal daripada mempertimbangkan kemaslahatan untuk menjunjung nilai-nilai secara manusiawi. [M. Taufik Kus]

*Tulisan ini pertama kali dimuat di Koran Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2018

(Visited 143 times, 1 visits today)

Memelihara Prasangka Baik Kepada Tuhan dalam Musibah

10 October 2018

Toshihiko Izutsu dan Kesarjanaan Modern tentang Ibn Arabi

10 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *