Corona dan Memudarnya Kepakaran

Mohammad Yunus Masrukhin

Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan oleh munculnya virus yang menyebar cepat dan dapat menyerang paru-paru. Beberapa negara yang mengalami penyebaran secara masif dan merenggut banyak nyawa, warganya melakukan lockdown yang secara harfiah berarti melakukan pembatasan diri untuk tidak keluar dan meninggalkan sebuah gedung atau wilayah. Sebagaimana dilansir oleh Kompas (22/03/2020), beberapa negara yang melakukan lockdown di antaranya; Tiongkok, India, Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon. Sejumlah negara tersebut harus mengambil keputusan yang berat untuk lockdown agar tidak bertambah jumlah yang meninggal dunia. Corona dengan cepatnya menyebar menjadi pandemik.

Sebagai virus pandemik, Corona juga menyerang warga Indonesia secara masif. Dari informasi pertanggal 1 April 2020, kasus positif Corona (Covid-19) di Indonesia mencapai angka 1.677 Dengan total kasus 1.677, berarti ada 149 penambahan kasus Corona dari data sebelumnya yang pada tanggal 30 Maret 2020, berjumlah 1.528 (Detik, 1/04/2020). Jumlah yang tidak sedikit, banyak kalangan menganjurkan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan lockdown.

Meski demikian, pemberlakuan lockdown bagi beberapa kalangan di Indonesia masih menjadi perdebatan sengit. MUI yang merupakan organisasi keagamaan dengan tegas menganjurkan pemerintah agar memberlakukan lockdown. Seperti dinyatakan oleh Sekjen MUI, Anwar Abbas, (CNN Indonesia, 29/03/2020) pemerintah sebaiknya, “Melakukan total lockdown di seluruh negeri dan atau lockdown lokal untuk jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.” Lebih lanjut, MUI memberikan fatwa nomor 14 tahun 2020 bahwa pasien yang terkena virus Corona, “Wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain.” (BBC Indonesia, 20/03/2020).

NU dan Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, untuk menjaga dari virus Corona. NU memberikan tiga fatwa yang dihasilkan dari Bahtsul Masail dengan rincian: 1) orang yang positif terkena virus Corona tidak boleh melaksanakan shalat Jumat; 2) orang yang berada di zona kuning dianjurkan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat; 3) orang yang berada di zona merah dianjurkan untuk shalat Zuhur di rumah (Viva News, 20/03/2020). Muhammadiyah memberikan imbauan yang hampir sama dan memperluas cakupan semua ibadah dan aktivitas yang melibatkan orang banyak untuk dihindari (Suara.com, 16/03/2020).

Meskipun beberapa kalangan memberikan anjuran terkait pemberlakuan lockdown, pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan lockdwon secara menyeluruh. Hal itu dinyatakan oleh juru bicara pemerintah dalam penangan virus Corona, Achmad Yurianto (Detik.com, 22/03/2020). Namun, dalam praktiknya, pemerintah mengimbau kepada rakyat agar melakukan social distancing, yakni menjaga jarak satu dengan yang lainnya minimal 1 meter untuk mencegah terjadinya penularan virus.

Sikap berbagai kalangan, termasuk pemerintah, dalam menyikapi pandemi Corona di atas menunjukkan pemahaman yang serius dan didasarkan pada fakta-fakta ilmiah dan argumentatif. Mereka mengambil sikap yang beragam sebagai ikhtiar untuk menjaga diri dari penyebaran virus.

Namun, di samping munculnya sikap ilmiah yang argumentatif terhadap penyebaran virus di atas, ada pula sikap-sikap kontroversial. Hal itu dimunculkan oleh sejumlah ustaz yang biasa mengisi pengajian di hadapan jemaah yang berjumlah ratusan sampai ribuan orang, juga ustaz yang mengampu pengajian rutin mingguan. Pernyataan mereka bisa ditemukan dengan mudah di medsos, utamanya YouTube.

Di YouTube banyak ditemukan ceramah ustaz yang mengaitkan pandemik Covid-19 dengan polemik Muslim-Non-Muslim atau polemik etnis, yang sebenarnya bisa dilacak hubungannya dengan polemik pemilu beberapa waktu lalu. Baginya, Corona adalah virus yang dikirim Allah bagi Muslim Uighur yang selama ini teraniaya oleh rezim Tiongkok. Ia beranggapan bahwa Uighur selamat dari virus Corona karena mereka senantiasa bersuci dan tidak mengkonsumsi binatang atau makanan yang haram—seperti darah.

Tentu saja, sang ustaz tidak sendirian dalam mengaitkan virus dengan tentara Tuhan. Setidaknya, ia menyebutkan bahwa ada delapan ulama yang berpendapat sama dengannya. Jumlah tersebut bisa lebih banyak jika dicermati dalam tayangan YouTube dan media sosial.

Sikap para ustaz di atas menggambarkan bagaimana sebagian orang yang dianggap mempunyai otoritas untuk berbicara tentang Islam memberikan pandangan tentang fenomena ilmiah dengan cara keagamaan tanpa memberikan argumentasi yang memadai. Mereka bahkan mencoba mengaitkan fenomena tersebut dengan isu-isu politik yang secara empiris belum bisa dibuktikan.

Mengatakan bahwa virus Corona merupakan tentara Allah yang dikirim untuk melindungi Muslim Uighur hanya berdasarkan asumsi politik identitas, yang seharusnya dijelaskan dengan ilmu medis, merupakan gambaran tentang timpang dan cacatnya logika yang digunakan untuk membangun kesimpulan keagamaan. Hal ini mempunyai efek buruk, tak hanya bagi popularitas mereka, tapi juga berimbas kepada otoritas ulama, yang selama ini dianggap sebagai kelompok sosial yang mulai kehilangan nalar ilmiah mereka.

Sayangnya, penjelasan tentang fakta ilmiah yang dikaitkan dengan politik identitas sangat menarik perhatian Muslim muda yang awam. Mereka menyebarkan asumsi tersebut di sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram secara masif yang tampak menarik di luar. Namun, hal ini pada akhirnya memberikan kesan bahwa ulama mengalami penurunan sikap ilmiah dan kurang menjaga amanah yang sebelumnya dijaga dengan ketat. Ulama mulai dianggap berbicara tentang hal yang kurang dimengerti oleh mereka sendiri. Mereka dianggap menggunakan asumsi sebagai dalil keagamaan yang bisa digunakan untuk memberikan fatwa yang argumentatif. Corona memang menakutkan semua orang. Namun, yang lebih menyedihkan adalah, kemampuannya dapat memudarkan otoritas dan kepakaran ulama.

Menimbang Maqashid Jasser Auda di Tengah Wabah Corona

Rahmatullah Al-Barawi Co-Founder Qur’anic Peace Study Club dan Associate Researcher Laboratorium Studi Quran dan Hadis (LSQH) UIN Sunan Kalijaga.

Istilah maqashid bukanlah istilah baru dalam khazanah intelektual Islam. Setidaknya beberapa ulama awal yang menggunakan istilah maqashid misalnya al-Tirmidzi al-Hakim dalam kitabnya al-Shalah wa Maqashidiha atau Abu Bakr al-Qaffal dalam kitabnya Mahasin al-Syari’ah. Kedua kitab tersebut berupaya menggali tujuan dan hikmah dari diberlakukannya suatu syariat. Inilah yang menjadi substansi dari maqashid, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘maksud’.

Salah satu perkembangan yang cukup signifikan dalam kajian maqashid adalah hadirnya kitab al-Muwafaqat karya Abu Ishaq al-Syatibi. Beliau membagi maqashid ke dalam tiga kategori yaitu dharuriyat (keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan), dan tahsiniyyat (kelengkapan). Lebih lanjut lagi, aspek dharuriyah memiliki lima poin penting, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima poin inilah (ushul al-khamsah) yang saat ini berkembang dan dipahami sebagai lima asas dari maqāshid al-syarī`ah yang harus ditegakkan.

Lantas, di era kontemporer saat ini, salah satu tokoh yang mencoba menghidupkan kembali pemikiran maqashid dengan pemaknaan yang baru adalah Jasser Auda. Salah satu karya monumentalnya saat ini berjudul Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Mizan dengan judul Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah. Menarik untuk melihat gagasan maqashid yang ditawarkan oleh Auda. Alih-alih menggagas istilah dan metode baru sebagaimana banyak dilakukan oleh cendekiawan modern seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed, Jasser Auda mencoba menghidupkan kembali tradisi pemikiran klasik yang sudah dibahas sejak abad ke-3 H ini dengan semangat modern.

Salah satu gagasan reformis Auda adalah mengubah nuansa maqashid syariah yang awalnya protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju development (pengembangan) dan pemuliaan human rights (hak asasi manusia). Pemikiran tersebut lahir dari realitas yang dilihat oleh Jasser Auda. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, negara-negara Muslim menduduki level terendah. 

Oleh karena itu, menurutnya gagasan maqashid harus diubah orientasinya dari sekadar penjagaan menuju pengembangan. Jika maqashid klasik membahas hifzh al-mal (menjaga harta) dengan salah satu cara yaitu hukuman potong tangan bagi pencuri, pada tahap pengembangan, hifzh al-mal membahas persoalan ekonomi secara luas; bagaimana agar ekonomi dapat berputar secara adil sehingga tidak ada masyarakat miskin yang berpikir untuk mencuri. Hal ini misalnya yang banyak terjadi di negara Barat, di mana negara menjamin secara totalitas sehingga keamanan benar-benar dapat dirasakan semua pihak. 

Sejalan dengan hal tersebut, Jasser Auda sering mengutip pernyataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah sebagai berikut:

Syariat itu didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariat seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apa pun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari Syariah, meskipun diklaim sebagai bagian dari Syariat menurut beberapa interpretasi.

Berdasarkan penuturan tersebut, jelas bahwa maqashid dari syariat adalah keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Maka aturan-aturan yang dibuat haruslah berlandaskan pada poin-poin tersebut. Menurut Jasser Auda, hal tersebut dapat diimplementasikan dengan mengembangkan maqashid yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. 

Selain itu, Jasser Auda juga menawarkan pembacaan baru dalam melihat maqashid. Alih-alih memisahkan klasifikasi maqashid ke dalam lima poin di atas, Auda melihat bahwa kelima poin tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Sehingga dalam pengaplikasiaannya tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam konteks menjaga agama, seseorang yang beragama juga harus berakal sehat, mempunyai tubuh yang kuat, menjaga keturunan dan keluarganya dari siksa neraka, mempunyai kekuatan finansial, dan lain-lain. Dengan kata lain, satu konsep tidak dapat berdiri sendiri dan harus saling mengisi dan menguatkan. Meminjam istilah Amin Abdullah, maqashid yang ada harus saling berintegrasi, interkoneksi dan multidisiplin.

Salah satu contoh menarik yang dapat dielaborasi saat ini adalah terkait wabah Virus Corona atau Covid-19. Dalam konteks ini, ajaran Islam harus menjaga nyawa manusia, ini adalah maqashid yang harus dicapai. Maka fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, tidak boleh bertentangan atau mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Jasser Auda menggarisbawahi definisi fatwa yaitu aplikasi dari syariat dalam kehidupan umat Islam saat ini. Sehingga boleh jadi aplikasinya berbeda dengan zaman dahulu, tetapi maqashid-nya tetap terjaga. Dalam bahasa Auda, ia menyebut, differentiating between changing means and absolute ends, keharusan membedakan antara makna yang berubah dan tujuan akhirnya, antara wasilah dan ghayah. 

Berdasarkan pertimbangan dari pakar kesehatan, dapat diketahui bahwa virus ini dapat menular dengan cepat dikarenakan adanya perjumpaan yang masif dan dekat antarmanusia. Sehingga untuk mencegahnya, dibutuhkan social atau physical distancing, membangun ruang jarak fisik di tengah masyarakat. Salah satunya dengan beraktivitas di rumah saja. Dalam konteks maqashid, #dirumahaja menjadi panduan untuk menjaga kemanusiaan.

Poin pertama, dalam konteks menjaga ajaran agama, ibadah dilakukan secara bersama-sama dan berjamaah. Tetapi, dalam situasi pandemi, hal seperti itu justru dapat mengancam kemanusiaan. Maka ibadah pun dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Poin kedua, penjagaan jiwa manusia dari segala ancaman dan virus yang membahayakan. Maka antisipasinya perlu dilakukan, seperti rajin mencuci tangan, memperhatikan etika bersin, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan poin ketiga, menjaga keturunan dan keluarga. Orangtua menjaga anaknya dan anak menjaga orangtua. Termasuk salah satu penjagaan keluarga, bagi orang yang sedang dirantau dengan tidak mudik di tengah pandemi. Sebab, bisa jadi sang pemudik membawa virus yang dapat mengancam keluarga yang lebih rentan terkena virus mematikan.

Poin keempat, menjaga dan mengelola harta. Salah satu cara pengelolaan harta yang diajarkan oleh Al-Quran adalah peredaran uang di tengah masyarakat tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Di tengah wabah seperti ini, solidaritas dan gerakan sosial kemanusiaan membantu sesama penting digiatkan. Orang yang mempunyai kemampuan finansial membantu fakir miskin dan dokter yang berjuang di garda terdepan. Poin kelima, menjaga nalar dan akal sehat dengan cara meningkatkan literasi media dan sains seputar virus ini. Sebenarnya bukan hanya masalah virus ini saja, menurut Nidhal Guessoum, secara umum literasi sains di dunia Muslim masih sangat rendah. Misalnya dengan memilah dan memilih berita-berita yang beredar di media sosial. Sebab, tidak semuanya valid dan dapat dipercaya. Dengan memaksimalkan hal-hal tersebut, maka maqashid akhir yaitu menjaga nilai-nilai kemanusiaan lebih memungkinkan untuk tercapai.

Oleh karena itu, dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda, ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Pertama, hierarki nilai dalam maqashid klasik harus dipandang sebagai satu kesatuan dan saling mengisi. Kedua, perlu adanya sinergitas antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern sehingga maqashid-nya dapat lebih menyeluruh dan maksimal. Ketiga, maqashid dari ajaran Islam secara umum adalah menjaga, mengembangkan dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka segala hal yang mengatasnamakan agama tetapi ‘membunuh’ rasa kemanusiaan, harus ditinggalkan. Wallahu a’lam bis al-shawwab.

X