Neomodernisme Islam

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan itu sejak Nabi Muhammad Saw. sendiri (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para Sahabat Nabi. Maxim Rodinson, seorang Marxis ahli Islam, menegaskan bahwa agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan di muka bumi. Karena itu, kata Rodinson, agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama Kristen atau Buddhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang memercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang total.

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli dan awam, baik Muslim maupun bukan Muslim, bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak, sesudah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan problematis bahwa “Islam adalah agama dan negara” (al-Islâm Dîn wa Daulah), yang mengisyaratkan kesetaraan agama dan negara. Disebabkan teori politik Islam yang unik itu, para ahli sosiologi agama, seperti Joachim Wach, menempatkan agama Islam dalam kategori pembahasan tersendiri yang berbeda dengan agama-agama lain. Ia, misalnya, melihat pada agama Islam bahwa pertentangan yang sebanding dengan yang ada antara gereja dan negara dalam agama Kristen zaman tengah tidak bisa timbul, karena dalam Islam tidak pernah ada hal semacam badan keagamaan (ecclesiastical body), apalagi konstitusi keagamaan hierarkis.

Kendati demikian, sejarah mencatat dengan penuh kesedihan bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi karena persoalan politik. Dimulai dengan peristiwa pembunuhan Khalifah ketiga, Usman ibn Affan, yang oleh para sejarawan dikenal dengan “Cobaan Besar Pertama” (al-Fitnah al-Kubrâ al-Ûlâ) yang segera disusul oleh berbagai fitnah yang lain, perbedaan pandangan tentang hakikat hubungan agama dan politik dalam Islam itu berlanjut terus sampai sekarang. Hal ini tentu memprihatinkan. Tetapi, yang lebih memprihatinkan lagi adalah pengaruh berbagai perbedaan dan pertentangan itu dalam paham keagamaan yang tidak jarang diletakkan dalam kerangka “muslim” dan “kafir”, seperti yang menjadi pola hubungan segitiga antara para pengikut Ali ibn Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan kaum Khawarij dalam periode klasik Islam. Dimulai oleh Abdullah ibn Umar al-Khattab dengan konsep jemaahnya, suatu kelompok dari kalangan kaum Muslim yang kelak disebut dan menamakan diri sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (“Golongan Sunni”), dengan dukungan para khalifah, baik Umayah maupun kelak Abbasiyyah, menawarkan jalan keluar dari berbagai fitnah dan pertentangan itu dengan mengembangkan konsep kenegaraan yang moderat dan mampu mempertemukan berbagai golongan. Konsep sentral doktrin politik Sunni ialah kekhalifahan yang dipilih. Namun, prosedur pemilihan itu sendiri seperti diterangkan oleh Roy P. Mottahedeh, tidak ditentukan dengan tegas, melainkan dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan. Memberontak (al-khurûj atau al-baghy) terhadap kekuasaan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar, karena itu harus dihukum seberat-beratnya dengan penindasan bersenjata. Karena konsep politiknya itu, Sunnisme berhasil menciptakan stabilitas politik dunia Islam. Ditambah dengan berbagai pembakuan dalam bidang ajaran keagamaan, seperti Asy’ariah dalam teologi, Sunni, menurut Fazlur Rahman, melahirkan ekuilibrium sosial keagamaan yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian, salah satu tujuan pokok Sunni, yaitu menyudahi berbagai fitnah dalam berbagai tubuh umat Islam—berhasil diwujudkan.

Akan tetapi, hal itu semua tidak terjadi secara gratis. Seperti telah dikatakan, Sunni harus mengembangkan semuanya itu dengan kompromisme dan moderasi karena keharusan menemukan common denominator (titik kesepakatan bersama) antara semua golongan Islam. Jalan pikiran itu berakhir pada semangat minimalistik dalam keagamaan, khususnya seperti yang diwakili oleh kaum Murji’ah (para penganut paham irja’). Paham irja’ itu sendiri akhirnya dikoreksi, malah ditolak oleh sebagian besar kaum Sunni. Namun, menurut para ahli, paham irja’ memberi sumbangan tidak kecil dalam perkembangan berbagai noktah dalam doktrin Sunni.

Karena moderasinya itu, konsep politik kaum Sunni sering dinilai bersifat kompromistis terhadap status quo. Malah, dalam pandangan Hamid Enayat, seorang muslim Syiah ahli ilmu politik Islam modern, tradisi dan doktrin politik Sunni itu bersemangat oportunistik, terutama dalam sikapnya terhadap kekuasaan. Seperti diuraikan oleh Mottahedeh, kaum Syiah berpandangan bahwa umat memerlukan kepemimpinan Ali yang dipilih menurut suatu prinsip yang jelas, dan pemimpin ini dianggap sebagai yang paling berhak menafsirkan agama Islam pada zamannya. Kaum Syiah lebih suka menamakan pemimpin itu imâm ketimbang khalîfah, dan penamaan itu mengisyaratkan fungsi keagamaan yang lebih menonjol padanya.

Akan tetapi, dibanding dengan Syiah yang mendasarkan keabsahan politik berdasarkan penentuan (washiyyah) Nabi secara turun-temurun melalui jalur ahl al-bait, konsep kekhalifahan Sunni atas dasar pemilihan (ikhtiyâr) relatif lebih terbuka. Berpangkal kepada paham bahwa Nabi tidak menentukan dengan jelas bagaimana bentuk formal organisasi kekuasaan itu diwujudkan, dan berpegang kepada preseden historis pengangkatan Abu Bakar dan al-Khulafa’ al-Rasyidun, Sunni, seperti disinggung di atas, berpegang kepada konsep khilafah yang dipilih. Keterbukaan konsep itu, menurut seorang pengkaji sosiologi agama kenamaan Robert N. Bellah, berasal dari Nabi Muhammad Saw. sendiri yang memulai misinya tidak dengan keharusan merumuskan hubungan politik dengan kekuasaan besar yang ada (Jazirah Arab, khususnya Hijaz boleh dikata terpencil dari arus utama politik dunia waktu itu), melainkan dengan usaha mengatasi sukuisme, puakisme, dan nepotisme yang mendominasi sistem hubungan sosial Arab di zamannya. Karena itu, Nabi sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Dimulai dengan “proyek” Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya oleh “Konstitusi Madinah”, prinsip-prinsip yang diletakkan Nabi itu diteruskan oleh para khalifah dan menghasilkan suatu imperium dunia yang, menurut Bellah, melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern. Letak kemodernannya, menurut Bellah, ialah tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang tinggi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota umat. Ia modern, kata Bellah lebih lanjut, dalam keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan universalistik (artinya, tidak partikularistik) dan dilambangkan dalam percobaannya untuk melembagakan kepemimpinan tertinggi yang tidak bersifat keturunan. Bellah berpendapat bahwa pengalaman Islam itu, biarpun banyak mendapat gangguan dan penyelewengan dalam perkembangan historisnya, cukup dekat menawarkan suatu model tentang pembangunan komunitas nasional modern yang lebih baik ketimbang yang bisa dibayangkan. Karena itu, kata Bellah, “Usaha orang-orang Muslim modern untuk menggambarkan masyarakat Muslim klasik sebagai tipe kebangsaan peran serta yang berkesamaan (equalitarian participant nationalism) bagaimanapun tidaklah seluruhnya merupakan fabrikasi ideologis yang tidak historis.”

Modernisme Islam itu telah melanda dunia Islam dan memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi kebangkitan Islam sekitar abad ini. Sejak al-Afghani, ‘Abduh, dan Rasyid Ridha, bersambungan dengan Amir Ali, Ahmad Khan dan Kalam Azad, sampai kepada Cokroaminoto, Agus Salim, Sukiman, dan Natsir. Modernisme Islam itu masih kuat terasa pengaruhnya kepada perkembangan ideologi umat Islam. Modernisme Islam, yang kerangka intelektualnya yang terbaik diwakili oleh Muhammad ‘Abduh itu harus berhadapan dengan kaum “tradisionalis” dan malah juga kaum “reformis-fundamentalis” seperti para pengikut Ibn ‘Abd al-Wahhab di Jazirah Arab. Dan setelah penentangan oleh kaum “tradisionalis” dan “reformis-fundamentalis mereda, kemudian disusul oleh serangan yang amat bersemangat dari kaum “neo-fundamentalis”—Maududi, khususnya seperti terwakili oleh tulisan-tulisan Maryam Jamilah—modernisme Islam itu kini mulai banyak dikaji ulang secara kritis, dan pengkajian itu, seperti dikatakan oleh Fazlur Rahman, membuka rintisan bagi tumbuhnya fase baru pemikiran dalam Islam, yaitu suatu jenis perkembangan yang ia sebut “neomodernisme”.

Sepanjang mengenai pikiran Fazlur Rahman, neomodernisme berpangkal-tolak kepada pandangan bahwa modernisme Islam pada dasarnya adalah benar, tetapi ia harus disertai dengan apresiasi yang memadai kepada kekayaan intelektual tradisional Islam. Kesalahan reformisme dan modernisme (klasik) ialah bahwa ia, dalam perkembangannya lebih lanjut, lebih banyak ditangani oleh kaum awam. Akibatnya ialah, kata Fazlur Rahman, menggejalanya pemiskinan intelektual modernisme Islam itu. Maka “awamisme” harus diimbangi dengan menumbuhkan sejumlah orang yang berakar dalam intelektualisme tradisional Islam. Justru inilah yang diharapkan akan mampu memperkaya wawasan modernisme Islam dan, lebih penting lagi, pemikiran yang dihasilkannya adalah “autentik” dan “sejati”.

Saya berpendapat bahwa Dr. Ahmad Syafii Maarif dengan bukunya yang berasal dari tesis Ph.D-nya di Universitas Chicago, Amerika Serikat ini mewakili dengan baik neomodernisme Islam itu. Dr. Syafii berhak merasa beruntung telah sempat mengadakan perkenalan intelektual dengan Prof. Fazlur Rahman, salah seorang pemikir neomodernis yang luar biasa kuat berakar dalam intelektualisme tradisional Islam, tetapi sekaligus juga terlibat dalam kemodernan sejarah. Dan, untuk menambah kelebihan Dr. Syafii, ia memiliki latar belakang karier dan keterlibatan dalam organisasi dan perjuangan Islam di Indonesia yang amat jauh sejak dari usia yang amat muda. Itu semua mewarnai pembahasan masalah yang menjadi tema buku ini, yang ia lakukan dengan cakap dan penuh keberanian intelektual.

Tanpa memasuki pembahasan tentang isi buku ini, lebih baik kita persilakan para pembaca menelaahnya secara langsung. Dr. Syafii Maarif, menurut saya, telah memberi jasa kepada umat Islam Indonesia dalam bentuk rintisan penumbuhan tradisi Islam yang autentik sekaligus kritis. (Nurcholish Madjid)

*Naskah ini adalah kata pengantar dalam buku Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante

 

(Visited 140 times, 1 visits today)

Karbala Padang Cinta, Husayn Imam Cinta

21 September 2018

Sakralisasi Kemanusiaan, Religionisasi Perdamaian

21 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *