Negara Islam: Sebuah Gagasan Keagamaan Dalam Sejarah Politik

Seorang pemikir Islam yang mula-mula dianggap paling komprehensif menggagas konsep ‘negara Islam’ adalah Jamal a1-Din Asadabadi (1838-1897), atau yang kemudian dikenal dengan al-Afghani. Setidaknya dua hal yang mendorong kehendak ini. Pertama, ia melihat betapa lemahnya umat Islam dan para penguasanya menghadapi imperialisme Barat, sehingga perlu dibangkitkan gerakan pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam. Kedua, gerakan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban dan identitas kebudayaannya sendiri menghadapi tantangan modernitas Barat. Dalam konsep Islam yang terpadu itu, kata Jamal al-Din, janganlah hanya membicarakan Islam dari sudutnya sebagai agama ritual yang sempit, tetapi bagaimana melakukan elaborasi secara “intelektual-religius” agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti yang berkaitan dengan soal hukum Islam, soal kelembagaan sosial Islam, dan soal-soal yang berhubungan dengan kekuasaan serta wilayah politik lainnya.

Gagasan Islam seperti itu, yang kemudian sering dikatakan sebagai awal munculnya ‘modernisme Islam’ memang menumbuhkan semangat ‘menantang’ terhadap hegemoni Barat. Tetapi, kalau diambil positifnya secara jujur sikap militansi yang tampak bercorak ‘fundamentalistik’ ini sesungguhnya juga mengandung keterbukaan. Sebab dalam tradisi berkembangnya ‘intelektualisasi’ dan ‘re-intelektualisasi’ Islam tidak mungkin hal itu terjadi dengan baik tanpa sikap menyerap gagasan dan ide-ide di luarnya yang dianggap positif, termasuk yang berasal dari Barat. Pengalaman hubungan politik antara Islam dan imperium atau kekuasaan Barat boleh dibilang memang sering bermusuhan. Tapi jangan lupa kebesaran peradaban Islam adalah karena hasil perjumpaan Islam yang disebabkan sikapnya yang membuka diri terhadap perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki oleh Barat. Akibat perasaan pahit yang pernah ditinggalkan Barat, seperti dalam kurun kolonialisme dan imperialisme, apalagi sekarang dalam era kapitalisme global yang menyebarkan hedonisme dan penjajahan budaya, maka umat Islam di mana-mana tumbuh gejala kekhawatiran, apakah kaum Muslim masih diperbolehkan mempunyai ‘pikiran’ atau ‘ide-ide’ dan identitasnya sendiri, ataukah menyerah saja pada globalisasi yang seolah-olah kini tidak boleh ditawar lagi akibat arus modernitas yang disebarkan oleh Barat.

Rasa khawatir, rasa takut akan kehilangan identitas kulturnya sendiri, yang juga disertai rasa ketertinggalan dengan kemajuan modern di bidang ilmu-pengetahuan dan teknologi, menjadi latar belakang yang kuat di balik gejala perlunya kebangkitan Islam, dari dulu hingga sekarang. Hal ini seolah-olah selalu ada beban sejarah ‘bagaimana harus mengembalikan harga dan harkat diri umat Islam’ yang selama ini terpuruk akibat penindasan politik dan ekonomi Barat. Sesungguhnya secara autentik sikap ini bukanlah unik Islam, tetapi sikap umat Islam seperti ini terbentuk memang tidak bisa dipahami lain sebenarnya akibat sejarah, akibat pengalaman politik saja dan bukan ajaran Islam yang asli agar memusuhi orang-orang di luarnya termasuk Barat. Di kalangan Sunni maupun Syiah (yang karena pengalaman sejarahnya juga sering bermusuhan) sudah tentu tidak akan ditemukan tafsiran Islam melawan Barat secara eksplisit. Tetapi, akibat buruk hubungan politik negara dan negeri Islam dengan negara Eropa dan negara Amerika, revolusi Islam Iran misalnya, harus menyatakan bahwa Barat (al-Gharbiyyah) (sebagai hegemoni politik dan modernitas) adalah musuh Islam yang menjajah. Dan begitu mereka menggulingkan rezim Syah Pahlevi dan menggantinya dengan sistem ‘negara Islam’, tentu saja masalah yang paling rumit ialah mencari mana prinsip-prinsip Islam yang mendukung sistem kekuasaan Islam itu yang juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat mengenai demokrasi. Singkatnya, tatkala teokrasi ajaran Syiah itu harus diterapkan dalam era demokrasi global, maka kerja ‘intelektual-religius’ sangat diperlukan sehingga ‘negara Islam’ itu bukanlah replikasi begitu saja dari imperium Islam abad pertengahan, tapi adalah konsep baru, sebuah gagasan ‘neo-teokrasi’ modern yang patut buat zamannya. Inilah sesungguhnya bukti Islam dalam proses, dalam imajinasi sejarah umatnya, dan merupakan produk ijtihad, yakni proses re-intelektualisasi Islam sesuai dengan kurun dan zamannya masing-masing.

Kalau kita membaca buku Buya Syafii Maarif ini (Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan dalam Konstituante), tampak sekali bahwa munculnya perdebatan yang seru soal dasar negara—apakah berdasar Islam ataukah Pancasila—sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Sejarah umat Islam yang baru saja merdeka dari kolonial dan sejarah tatkala umat Islam Indonesia harus memasuki alam modernitas. Sebuah tarikan tatkala umat Islam sedang ragu apakah Indonesia adalah tanah orang-orang Melayu yang Islam ataukah karena alasan demokrasi sehingga harus menjadi negara sekuler tapi tetap merupakan negeri yang religius. Jadi, menurut saya, perjuangan tokoh-tokoh Islam mengenai Islam sebagai dasar negara tidaklah bisa diartikan sebagai upaya mengebiri demokrasi, apalagi dengan maksud membatasi hak-hak politik kaum minoritas. Namun, motif di balik itu sesungguhnya adalah keinginan untuk menegaskan bahwa “Indonesia adalah tanah orang Melayu (Islam)”.

Sementara itu, tokoh-tokoh Masyumi, yang sesungguhnya sebagian besar memiliki pendidikan Barat, mungkin dalam benak dan konsep mereka tentang ‘negara Islam’ itu tidak lain adalah menerapkan prinsip-prinsip kekuasaan yang paralel dengan pengertian demokrasi modern dalam kehidupan kenegaraan yang mayoritas warga negaranya adalah Muslim. Dan seperti dikatakan penulis buku ini, seandainya perdebatan itu tidak diakhiri dengan dekrit Presiden Sukarno, bisa jadi akan dicapai kompromi politik yang lebih baik, tanpa harus meninggalkan pengalaman sejarah yang pahit, sebab wacana perdebatan yang awalnya terbuka itu, seperti kita rasakan bersama sampai saat ini telah melahirkan saling curiga yang berlebihan antara mereka yang menganggap dirinya nasionalis dan mereka yang dianggap sebagai pejuang “Piagam Jakarta.”

Akhir-akhir ini, memang, isu ‘negara Islam’ tidak mengeras lagi, misalnya saja dibandingkan sewaktu Revolusi Islam di Iran baru muncul. Dan kini, isu tersebut telah bergeser menjadi soal perlunya penerapan Syariat Islam. Kalau dalam pemilu pertama, soal isu ‘negara Islam’ ini mencuat, ternyata dalam pemilu tahun 2004 yang lalu, mengenai Syariat ini tampak tidak terlalu muncul. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai anak muda Islam militan dan mulanya berasal dari jaringan kampus-kampus, mereka populer dan menang secara mencolok di Jakarta tentu bukanlah karena mengangkat isu ‘negara Islam’ atau syariat, tetapi karena kedekatannya dengan perasaan dan penderitaan yang dialami sehari-hari oleh mereka di kalangan kaum mustadh’afin.

Itulah realitas objektif politik Islam yang kadang-kadang sangat rumit untuk ditebak bagaimana hubungan antara retorik dengan konteks sejarahnya. Tokoh-tokoh Masyumi, yang merupakan bagian dari lapisan intelektual Barat, memperjuangkan demokrasi melalui jargon Islam, sementara beberapa tokoh Darul Islam memperjuangkan kepentingan politik daerahnya melawan pusat kekuasaan di zaman Sukarno, juga mengatasnamakan ‘negara Islam’. Bagi mereka yang melakukan kajian politik Islam, jelas yang lebih spekulatif lagi jika diajukan pertanyaan, “apakah PKS populer sekarang ini di kalangan masyarakat bawah karena isu Islamnya atau karena dipercaya sebagai partai bersih dan peduli pada orang kecil?” Islam, sebagai bahasa politik, oleh karena itu harus dibaca tidak hanya dalam argumentasinya yang normatif, sebab tafsiran dan kesadaran politik Islam itu muncul bersamaan dengan kapan dan di mana panggilan sejarah itu mendesaknya. Dan imajinasi kaum Muslim akan terus hidup bersama dengan tuntutan sejarahnya masing-masing, sehingga teks-teks Islam tentang politik akan melahirkan tafsiran dan makna baru, yang semuanya sebagai referensi hidup dan kehidupan—tentu semuanya adalah autentik baik di depan sejarah, apalagi di depan Allah Swt. Yang pasti, dalam hal ini, tidaklah autentik jika politik Islam justru bertujuan melawan keadilan, menegakkan diskriminasi dan menumbuhkan tindak kekerasan yang mengancam sendi-sendi keselamatan umat manusia.

Saya senang membaca buku Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan dalam Konstituante, yang merupakan sumbangan penting dalam kajian politik Islam di Indonesia. Dan yang lebih menyenangkan lagi buat saya, sebagai karya akademis, tulisan ini tidak lagi ada beban bagi penulisnya untuk (tidak) mengambil jarak dengan objek kajiannya. Buya Syafii sebagai bagian dari komunitas Islam Indonesia, seolah-olah menempatkan dirinya sebagai subjek dan bahkan sebagai aktivis yang luruh dalam teks ini, sehingga sering terlibat di dalamnya. Beliau tidak saja menguraikan, tapi juga ikut berkomentar bahkan kadang-kadang berdialog secara reflektif. Selamat membaca. (Moeslim Abdurrahman[1])

Jakarta, 15 Juni 2004

*Naskah ini adalah kata pengantar dalam buku Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante

[1] Antropolog kelahiran Lamongan, Jawa Timur, (8 Agustus 1948 – 6 Juli 2012). Pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan (LPBTN) PP Muhammadiyah, Anggota Dewan Penasihat CSIS, dan Direktur MAARIF Institute for Culture and Humanity (2003-2004).

(Visited 71 times, 1 visits today)

Sakralisasi Kemanusiaan, Religionisasi Perdamaian

27 September 2018

Memelihara Prasangka Baik Kepada Tuhan dalam Musibah

27 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *